Salah satu yang menjadi fokus ialah terkait politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), yang terjadi saat masa tenang. Sehingga tenggat masa kedaluwarsa juga menjadi poin yang akan direvisi.
"Intinya bahwa yang kami revisi poin tenggat masa kedaluwarsanya. Di Perbawaslu 60 hari, itu sangat tidak aplikatif. Karena pengalaman pilkada kemarin banyak kejadian pelanggaran money politics yang TSM. Sebetulnya terjadinya banyak pas masa tenang, bukan pas jauh hari sebelum hari pemungutan suara," ujar Ketua Bawaslu RI Abhan kepada wartawan di Resto Tjikini Lima, Jl Cikini Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2017).
Terkait penanganan hukum, Abhan menyatakan Bawaslu telah menyiapkan peraturan lain yang menyangkut pelanggaran. Di antaranya mengenai pengawasan, sengketa, dan pelanggaran administrasi yang berubah dari rekomendasi menjadi putusan.
"Kami sudah siapkan untuk revisi dan peraturan lain yang menyangkut penanganan pelanggaran, misalnya mengenai pengawasan dan penanganan pelanggaran agar komprehensif," ucapnya.
"Kemudian Perbawaslu mengenai sengketa, juga penanganan pelanggaran yang administrasi. Kan beda, dulu rekomendasi, sekarang putusan. Kami sudah siapkan," ujarnya. (detik.com)